JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum (Kemhum) akhirnya membuat sejumlah kebijakan baru mengenai tata kelola royalti musik yang sempat menjadi buah bibir beberapa waktu lalu.
PHRI NEWS
Jakarta [Detikpop] - Selama ini banyak informasi yang menjelaskan ketimpangan program kerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Keduanya kerap saling menjelaskan cara mengkolektif royalti untuk performing rights. Hal ini kemudian menjadi suatu ketimpangan dan kebingungan publik apalagi para musisi.
ANTARA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Jumat (31/10), memastikan kini Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tidak boleh memungut royalti musik. Ia menjelaskan yang berhak memungut royalti sekarang ini ialah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) lantaran terdapat pemisahan tugas di perbaikan tata kelola ini. (Setyanka Harviana...
KLIKNUSAE.com - Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas mengundang para pencipta lagu, penyanyi, komposer, dan pelaku industri musik.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberikan insentif bagi para pekerja di sektor pariwisata. Insentif itu berupa pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh DTP).
Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, mengungkapkan bahwa para pengusaha hotel diminta berkolaborasi untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif.
JAKARTA (KORAN JAKARTA) – Hotel-hotel diharapkan ambil bagian dalam memperomosikan produk-produk ekonomi kreatif. Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengajak para pengusaha hotel berkolaborasi untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif.
Jakarta, CNBC Indonesia - Bos-bos hotel di Jakarta melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta bakal berkumpul untuk menyelesaikan berbagai isu di sektor ini, mulai dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jakarta yang baru terkait kawasan bebas rokok, pemotongan anggaran, hingga kelonggaran pajak.
Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta akan menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) XVI pada pertengahan Desember 2025 dengan agenda antara lain membahas rancangan peraturan daerah terkait kawasan bebas asap rokok dan pengurangan anggaran pemda.
TODAYNEWS.ID – Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta resmi menuntaskan pembahasan seluruh pasal pada Kamis, 2 Oktober 2025. Tidak ada perubahan signifikan terkait perluasan kawasan tanpa rokok di tempat hiburan seperti hotel, restoran, kafe, bar, dan live musik.